Indonesia Today: Inikah ‘Juru Selamat’ CPO? Simplikasi Ekspor

IDR/USD =↓ 14.290,5              -23,5            (-0,16%)               (Source : Bloomberg)

JCI : IND    ↓ 6.366,43            -16,63           (-0,26%)               (Source : Bloomberg)

 

190312_Inikah ‘Juru Selamat’ CPO?_Simplikasi Ekspor.

  • Pemerintah mencabut kewajiban laporan surveyor (LS) dalam proses ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk relaksasi prosedur ekspor bagi komoditas andalan ekspor nonmigas Indonesia itu. Dengan harapan insentif tersebut akan menjadi salah satu motor perbaikan kinerja ekspor secara keseluruhan.
  • Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supryono mengatakan, pada dasarnya prosedur mengantongi LS tetap harus dilakukan oleh para eksportir CPO, sebab rata-rata negara pembeli di luar negeri meminta dokumen LS sebagai kelengkapan yang harus disertakan oleh eksportir.
  • Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gapki Kanya Lakhsmi mengungkapkan, ada kekhawatiran dari sejumlah pelaku sektor industri kelapa sawit terhadap kebijakan pencabutan LS oleh pemerintah itu. Para eksportir justru khawatir terjadi penumpukan saat proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
  • Menurut Kanya, yang menjadi persoalan di sektor kelapa sawit saat ini adalah keterpurukan harga crude palm oil (CPO) global dan adanya potensi peningkatan kampanye negatif di pasar ekspor utama, seperti Uni Eropa.
  • Kanya menyatakan, salah satu cara meningkatkan kinerja ekspor dari sisi harga adalah dengan membentuk lembaga khusus yang mengendalikan dan mengatur industri CPO dan produk turunannya dari hulu hingga hilir.
  • Hal tersebut mencontah Malaysia yang membentuk Malaysian Palm Oil Board (MPOB). MPOB mengatur segalanya, termasuk data mengenai luas lahan, potensi produksi, ekspor impor, stok riil, hingga data harga acuan.
  • Komisaris Wilmar Group Master P. Tumanggor menilai, kebijakan pencabutan kewajiban LS cukup efektif untuk meningkatkan efisiensi ekspor CPO. Pasalnya pemeriksaan dan verifikasi hanya dilakukan oleh satu pintu, yakni DJBC.
  • Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjabarkan, kebijakan pencabutan wajib LS tersebut telah melalui sejumlah kajian. Dia berharap agar kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing dan iklim usaha di sektor tersebut.
  • Keuntungan yang didapat dari efisiensi ongkos dan proses ekspor tersebut, setidaknya bisa mereduksi kerugian tambahan para eksportir ketika harga dan permintaan global turun.

(Bisnis Indonesia, Yustinus Andri)

LEAVE A REPLY