Indonesia Today: Label Asing Pun Merajalela Pengawasan Barang Beredar

IDR/USD = ↓ 14.139,5           -13                (-0,09%)               (Source : Bloomberg)

JCI : IND     ↓ 6.410,17          -68,16           (-1,05%)               (Source : Bloomberg)

 

190412_Label Asing Pun Merajalela_Pengawasan Barang Beredar.

  • Dalam beberapa waktu terakhir, berdasar penelususran Bisnis, banyak ditemukan produk kecantikan, kosmetik serta makanan yang berasal dari luar negeri, tetapi labelnya sepenuhnya masih menggunakan bahasa asing, seperti Jepang, Thailand, dan China.
  • Padahal pemerintah telah mewajibkan label berbahasa Indonesia, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
  • Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Arief Safari berpendapat, label berbahasa Indonesia ini diperlukan karena konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  • Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan Kemendag dan UU Perlindungan Konsumen, yakni dipina dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
  • Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi berpendapat, antara Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dan menindak produsen yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga tidak merugikan konsumen.
  • Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menuturkan, selama ini stok produk yang dijual di ritel modern sangat tergantung dari penyuplainya. Namun, produk asing yang tak berlabel bahasa Indonesia, pihak ritel biasanya menolak untuk memasarkan.
  • Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrionjono mengatakan, apabila produk impor yang beredar di masyarakat tidak memiliki label bahasa Indonesia tentunya dikategorikan sebagai pelanggaran.
  • Kendati demikian, menurutnya hal ini termasuk dalam ranah tugas BPOM selaku pengawas dan penindak barang yang beredar di masyarakat.
  • Memang tugas pengawasan produk yang beredar di Tanah Air ini masih tumpang tindih antara kementerian dan lembaga. Untuk mendapatkan kejelasan informasi siapa yang berwenang, apa yang akan dilakukan pemerintah, dan berapa jumlah yang telah dicabut izin edarnya ini pun susah. Antara BPOM dan Kemendag terlihat saling lempar tugas.
  • Seharusnya ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terkait dengan peredaran produk-produk yang dikonsumsi masyarakat, agar konsumen tidak menjadi korban.

(Bisnis Indonesia, Yanita Petriella)

LEAVE A REPLY