Indonesia Today: RI Siap Hadapi Ancaman Filipina Perdagangan Bilateral

IDR/USD = ↓ 14.220               -6,5              (-0,05%)               (Source : Bloomberg)

JCI : IND     ↑ 6.468,56           +17,73         (+0,27%)              (Source : Bloomberg)

 

190123_RI Siap Hadapi Ancaman Filipina_Perdagangan Bilateral.

  • Indonesia siap menghadapi Filipina yang mengancam bakal menerapkan hambatan dagang terhadap ekspor komoditas minyak sawit dan kopi dalam kemasan Tanah Air.
  • Pemerintah Filipina sebelumnya merasa keberatan dengan kebijakan Indonesia terkait dengan pembatasan impor bawang merah, dan sejumlah regulasi kesehatan yang dianggap menghambat penjualan tembakau Filipina di Indonesia.
  • Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah berupaya menegosiasikan pengamanan akses pasar kedua kmoditas tersebut di Filipina.
  • “Untuk kopi instan, mereka berharap sebagai imbalan (jika Indonesia ingin) safeguards untuk kopi instan dicabut, perusahaan Indonesia harus berinvestasi untuk sektor itu di Filipina,” katanya.
  • Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah otoritas perdagangan, nilai ekspor produk kopi instan ke Filipina berkisar US$300 juta-US$400 juta per tahun.
  • Terkait dengan rencana Manila memberlakukan bea masuk atau pembatasan impor CPO, Oke belum dapat berkomentar. Namun, dia siap melanjutkan lobi-lobi ke Filipina apabila komoditas andalan itu sampai dikenai hambatan tarif.
  • Di sisi lain, sebagaimana dikutip dari Philstar Global pada Selasa (22/1), Menetri Pertanian Filipina Emmanuel Pinol mengklaim, perundingan terkait dengan akses produk agrikultura antar kedua negara tidak berjalan lancar.
  • Menurutnya, salah satu komoditas penyumbang defisit di pihak Filipina adalah CPO. Pasalnya, volume ekspor CPO Indonesia ke Filipina terus naik dari 20.000 ton pada 2015, menjadi 260.000 ton pada 2017.
  • Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Togar Sitanggang mengatakan, ancaman penerapan tarif impor CPO di Filipina tersebut tidak akan berdampak banyak terhadap kinerja ekspor CPO nasional.
  • Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, rencana retaliasi Filipina itu patut dicermati, karena dapat memicu aksi serupa dari negara-negara mitra Indonesia di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
  • Dia menjelaskan, keputusan Filipina mengenakan special safeguards (SSG) terhadap produk kopi instan asal Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan proses lobi-lobi yang intensif.
  • Pasalnya, SSG adalah instrumen yang diperkenankan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

(Bisnis Indonesia, Yustinus Andri)

 

190123_Tim Ekspor & Investasi Akan Diaktifkan_Strategi Perdagangan.

  • Pemerintah berencana menghidupkan kembali tim nasional Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi (PEPI) guna mendongkrak kinerja perdagangan Indonesia.
  • Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, langkah itu diambil setelah pemerintah melihat kinerja perdagangan yang jeblok tahun lalu. Untuk itu, tim PEPI rencananya dibentuk dalam waktu dekat. Timnas PEPI akan dikepalai oleh Presiden atau Menko Bidang Perekonomian.
  • Pembentukan tim tersebut nantinya akan didasarkan kepada payung hukum Keputusan Presiden (Kepres) No.8/2008 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
  • Salah satu tugas timnas PEPI adalah memacu ekspor sejumlah komoditas unggulan yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yakni elektronik, otomotif, alas kaki, makanan dan minuman, tekstil, permesinan dan produk kayu.
  • Selain membentuk timnas PEPI, pemerintah tengah menyiapkan strategi jangka pendek untuk memacu ekspor, yakni simplikasi prosedur ekspor. Simplikasi tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS) untuk sejumlah produk dan pencabutan beberapa komoditas dari daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.
  • Dalam pekan ini pemerintah akan mengumumkan daftar komoditas yang dikeluarkan dari lartas.
  • Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, pemerintah perlu menciptakan peta jalan yang konkret setelah membentuk PEPI, pasalnya, selama ini upaya peningkatan ekspor dan investasi cenderung tidak terkoordinasi dengan baik.
  • Wakil Ketua Umum Kamar dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta W. kamdani menjelaskan, rencana pencabutan ketentuan LS dan penghapusan sejumlah komoditas dari daftar lartas adalah keputusan tepat. Hal itu, menurutnya akan menjadi insentif jangka pendek yang efektif untuk memacu ekspor Indonesia.

(Binsis Indonesia, Yustinus Andri)

LEAVE A REPLY