Indonesia Today: Syarat Ekspor Disederhanakan Regulasi Perdagangan

IDR/USD = ↓ 14.170           -17,5             (-0,12%)               (Source : Bloomberg)

JCI : IND     ↑ 6.466,65       +15,48          (+0,24%)              (Source : Bloomberg)

 

190125_Syarat Ekspor Disederhanakan_Regulasi Perdagangan.

  • Pemerintah dalam waktu dekat bakal melansir sederet kebijakan simplikasi ekspor sebagai upaya memperbaiki kinerja perdagangan yang melempem sepanjang tahun lalu.
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, kebijakan tersebut bakal berwujud peraturan menteri dari beberapa kementerian terkait. Adapun, substansi kebijakan itu bersangkutan dengan upaya memangkas proses dan biaya ekspor.
  • Salah satu poin rencana kebijakan itu adalah menghapuskan kewajiban laporan surveyor (LS) terhadap sejumlah produk yang termasuk dalam daftar larangan terbatas (lartas). Produknya antara lain mineral, seperti batu bara, minyak sawit (crude palm oil/CPO), dan minyak bumi.
  • Mendag menegaskan, penganuliran mandatori LS tidak akan memengaruhi bisnis surveyor di Indonesia. Pasalnya, tidak semua produk dalam daftar lartas bakal dihapuskan dari kewajiban LS.
  • Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjabarkan, saat ini fokus pemerintah adalah mengoptimalkan ekspor produk alam yang menjadi penyumbang terbesar bagi kinerja ekspor nonmigas RI.
  • “Dari total 14 produk lartas yang ada di bawah kewenangan Kemendag, terdapat tujuh komoditas yang wajib menggunakan LS. Kami akan kaji itu,” ujarnya.
  • Adapun, ketujuh produk tersebut antara lain beras, kayu, produk dalam daftar peraturan pemerintah (pp) tertentu, precursor, rotan, dan timah.
  • Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan sistem delivery order (DO) secara online untuk meningkatkan kualitas distribusi barang, dan menekan dwelling time.
  • Dia melanjutkan, pemerintah juga berencana mempermudah prosedur layanan ekspor, dan perbaikan proses bisnis untuk sektor otomotif.
  • Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menilai, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengeksekusi kebijakan itu. Ekspor mineral, menurutnya, sebaiknya tidak perlu dilonggarkan. Hal ini berkaitan dengan investasi pembangunan smelter di Indonesia.
  • “Produk kayu, pertanian, dan perikanan adalah pilihan tepat untuk dilonggarkan ketentuan ekspornya, alih-alih produk mineral dan tambang yang justru akan meningkatkan ketergantungan pada ekspor barang mentah,” katanya.
  • Ekonom Core Pieter Abdullah berpendapat, kebijakan menggenjot ekspor barang mentah melalui simplikasi prosedur adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki neraca dagang dalam jangka pendek.

(Bisnis Indonesia, Yustinus Andri, Puput Ady Sukarno)

LEAVE A REPLY