Indonesia Today: Tata Niaga Tekstil Harus Diperkuat Lonjakan Impor Produk TPT

IDR/USD = ↑ 14.052                       +18          (+0,13%)              (Source : Bloomberg)

JCI : IND     ↑ 6.336,67                    +10,46    (+0,17%)              (Source : Bloomberg)

 

190911_Tata Niaga Tekstil Harus Diperkuat_Lonjakan Impor Produk TPT.

  • Para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyiapkan skema perbaikan tata niaga sebagai pendukung penerapan safeguard.
  • Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, penerapan safeguard tidak akan bertaji apabila tidak dibarengi dengan kebijakan pendukung lain. Untuk itu, para pelaku sektor TPT telah menyiapkan tiga skema pendukung.
  • Ketiga skema itu adalah, perbaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.64/2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil, pembuatan daftar harga seluruh produk tekstil di dalam negeri secara berkala, dan sensus industri TPT nasional.
  • Perbaikan permendag No.64/2017 harus segera dilakukan. Pasalnya, dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan importasi yang terlalu longgar yang diberikan pemerintah kepada para importir pemegang angka pengenal importir umum (API-U). Pemegang API-U tidak perlu lagi rekonmendasi dari kementerian perindustrian.
  • Kebijakan survei industri diperlukan untuk menghitung kapasitas produksi riil di sektor industri TPT. Proses survei akan dimulai dari sektor kain. Pasalnya selama ini kapasitas produksi kain nasional sulit terlacak secara detail.
  • Perilisan daftar harga produk TPT nasional dinilai dapat menjadi solusi keterbukaan data antarsektor TPT di Indonesia. Selain itu, daftar harga tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan para pelaku usaha TPT domestik untuk menilai apakah produk yang diimpor diberlakukan under invoice oleh eksportir dari negara lain.
  • Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat Dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan, kebijakan perilisan harga produk TPT RI secara berkala akan efektif membendung praktik curang yang dilakukan produsen dari negara lain. Selama ini para produsen produk TPT dari luar negeri, sengaja memberlakukan under invoice agar produknya dapat diterima di Indonesia.
  • Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia Suharno Rusdi menyatakan sepakat adanya revisi permendag 64/2017. Namun dia meminta, selama beleid tersebut direvisi, impor produk TPT dihentikan sementara.
  • Dia juga sepakat adanya sensus industri tekstil nasional. Pasalnya, berdasarkan data kasar yang diperolehnya saat ini tingkat utilisasi pabrik TPT nasional hanya mencapai 50%.

 

(Bisnis Indonesia, yustinus Andri)

LEAVE A REPLY